Target Pemerintah Aceh menurunkan penduduk miskin 2 persen setahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2012-2017, masih sebatas rencana. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Aceh pada posisi Maret 2015 mencapai 851.000 orang atau bertambah 14.000 orang dibanding posisi September 2014.
Data yang dirilis BPS Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada posisi Maret 2015 mencapai 851.000 orang atau 17,08 persen. Artinya, bertambah sebanyak 14.000 orang bila dibandingkan dengan September 2014 yang jumlahnya 837.000 orang atau 16,98 persen.
Menurut pejabat BPS, faktor utama penyebab meningkatnya warga miskin di Aceh adalah realiasi APBN dan APBA yang tidak lancar alias belum efektif, ini yang menyebabkan daya beli masyarakat lemah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Prof Dr Abubakar Karim MS menduga program-program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan belum fokus. Makanya, ke depannya program-program pengentasan kemiskinan --seperti pembangunan rumah layak huni dan bedah rumah, beasiswa miskin, kesehatan gratis yang dinikmati seluruh masyarakat Aceh-- akan diupayakan berdasarkan data nama dan alamat (by name by address).
Kalau pejabat Bappeda itu mengatakan belum fokus, kita malah melihatnya tidak serius. Sebab, pengentasan kemiskinan seperti sebatas wacana. Hanya menjadi konsumsi politik para elit. Padahal, dengan kucuran dana dari Pusat ditambah lagi dengan APBA, mestinya pengentasan kemiskinan dapat terlaksana.
Tapi, kelihatannya memang ada sesuatu yang tidak beres. Salah satunya seperti dikatakan Kepala Bappeda, belum fokus. Selama ini, usaha pengentasan kemiskinan yang sebagian proyek dan programnya didanai APBN dan APBA kelihatannya memang tidak sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.
Orang-orang miskin tetap saja miskin, bahkan yang tadinya tidak miskin kini jatuh miskin. Pertanyaannya, siapakah yang selama ini menjadi sasaran proyek dan program pengentasan kemiskinan?
Tentang penyebab kegagalan pengentasan kemiskinan di Aceh dan secara secara nasional, kita tak ingin menduga-duga. Tapi, satu hasil survei yang dilakukan secara cermat tahun lalu menyimpulkan, penyebab utama gagalnya penanggulangan kemiskinan saat ini ialah strateginya yang masih instan.
Selama ini beberapa program penanggulangan kemiskinan utama mengedepankan sifat amal secara tunai langsung. Katakanlah bantuan tunai untuk kaum dhuafa, beasiswa miskin, dan lain-lain semacamnya.
Masyarakat atau sasaran langsung menerima manfaatnya dan berterima kasih kepada pemerintah. Karena itu, pemerintah juga akan lebih populer. Namun, program semacam itu tidak mampu menyentuh akar masalah kemiskinan. Bahkan bikin ketergantungan.
Selain masalah desain yang instan, implementasi program-program penanggulangan kemiskinan itu terkendala birokrasi yang kurang efektif serta maraknya korupsi. Hal itu tentu saja merupakan penyakit menahun bagi kita yang masih saja masuk kategori korup. Nah?!
Sumber: Serambi
0 komentar :
Posting Komentar